Advokat adi warman

Senin, 28 Januari 2013

PENGUMUMAN

DIBUTUHKAN SEGERA

ADVOKAT

Persayaratan :

Ø Pria

Ø Pendidikan minimal S1

Ø Usia Maksimal 35 Tahun

Ø Memiliki Kartu Peradi

Ø Berpengalaman minimal 2 Tahun sebagai Advokat

Ø Bahasa inggris (Aktif/Pasif)

Ø Menguasai Ms. Office

Ø Memiliki SIM A

Ø Jujur, tangguh dan dapat diandalkan.

Segera kirimkan surat lamaran lengkap anda (Cv, Pasfoto terbaru, Fc. KTP, Fc.SIM, Fc. Kartu Peradi, Fc. Sertifikat PKPA Peradi, Fc. Serifikat Tanda Kelulusan PERADI, Fc Ijazah terakhir,) dan surat lamaran dikirimkan melalui email : awlawoffice01@gmail.com ; awlawoffice@ymail.com ; adiwarman1@gmail.com

Atau dikirim Langsung ke :
KANTOR ADVOKAT ADI WARMAN, SH., MH., MBA.
Grand Slipi Tower 18 th floor, Jl. Letjen S. Parman
Kav. 22-24 Jakarta Barat 11480.

Senin, 26 November 2012

ARTIKEL

POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM REVISI UNDANG-UNDANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA *

Oleh: ADI WARMAN, SH., MH., MBA.**

Adi Warman, SH, MH, MBA saat menjadi narasumber dalam
Acara Rapat Dengar Pendapat Umum di Komite I
Dewan Perwakilan Daerah RI, Selasa 27 November 2012
bertempat di Hotel Atlet Century Park Senayan
Tentang RUU Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan RI

Suasana Dialog pada acara Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI
Tentang RUU Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI
bertempat di Hotel Atlet Century Park Senayan Selasa 27 November 2012

Pembaharuan Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai Lembaga Negara yang berkaitan dengan kekuasaan di bidang Kehakiman, harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dilaksanakan secara merdeka dan bertanggung jawab. Kejaksaan harus tetap diletakkan dalam rangka system Presidensil sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar “.

Baca selengkapnya »

Kamis, 25 Oktober 2012

BERITA

IA Tuntut Coblos Ulang di 13 Daerah

Adi Warman, SH, MH, MBA salah satu TIM ADVOKASI HUKUM Pasangan calon Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Ilham Arif Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakar, ketika diwawancarai wartawan saat mengajukan gugatan terhadap KPUD Sulawesi Selatan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (4/2)

Tim kuasa hukum pasangan calon Gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) resmi mendaftarkan gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin siang, (4/2). Mereka mendatangi kantor MK sekitar pukul 15.00 WIB. Tim kuasa hukum pasangan IA, Adi Warman mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan materi gugatan pasangan IA ke bagian permohonan perkara konstitusi di MK, sore ini.

“Materi gugatan kita bukan pada hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi gugatan kami itu sangat mendasar, seperti meminta MK untuk dilakukan pemilihan gubernur (Pilgub) ulang di 13 Kabupaten Kota,” ungkap Adi Warman di MK.

Selain itu, dalam gugatan tersebut, lanjut Adi, meminta MK untuk memutuskan melakukan diskualifikasi terhadap pasangan nomor urut 2 dalam hal ini pasangan Calon Gubernur (Cagub) dari partai Golkar, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang (Sayang) Jilid 2.

“Kenapa kami meminta MK mendiskualifikasi pasangan nomor 2, karena kami menilai pihak termohon (KPU, red) telah meloloskan pasangan Sayang 2 sebagai peserta Pilgub padahal ada pelanggaran disitu,” katanya.

Terkait pengulangan Pemilihan di 13 daerah, Adi Warman belum mau membeberkan daerah mana saja. Ditanya kalau kabupaten Gowa termasuk dalam daerah tersebut, Adi mengiyakan. “Salah satunya itu (Gowa, red),” lanjut Adi.

Tim IA Siapkan 15 Pengacara

Pasangan calon gubernur (cagub), Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) menyiapkan sedikitnya 15 orang pengacara.

“Sedikitnya ada 15 orang pengacara yang akan membackup gugatan tim IA di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain pengacara dari Sulsel, ada juga pengacara yang disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat,” ungkap Adi Warman, tim pengacara IA dari pusat kepada Rakyat Sulsel, Senin sore, (4/2).

Sebelumnya, tim kuasa hukum IA sudah menyerahkan materi gugatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel ke MK dengan tanda terima gugatan Nomor : 760/PAN.MK/II/2013.

Staf yang menerima materi gugatan tim hukum IA di MK, Adriani WN membenarkan pihaknya sudah menerima materi gugatan terkait Pilgub Sulsel.

“Kita sudah terima gugatan dari kuas hukum Pasangan IA dengan nomor tanda terima gugatan 760/PAN.MK/II/2013,” kata Andriani. (Rakyat Sulsel, Penulis Muhammad Asri. Editor Mulyadi Abdillah)

Selasa, 05/06/2012 12:29 WIB

Pasca Putusan MK, GNPK Desak SBY Perbaiki Keppres Wamen

Salmah Muslimah - detikNews

Jakarta - Sejak dibacakannya amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang permohonan gugatan posisi Wakil Menteri, maka sejak itu pula tidak ada lagi Wakil Menteri dalam struktur KIB II. Keberadaan dari Wakil Menteri baru dapat dianggap sah setelah Presiden SBY memperbaiki Keppres pengangkatan mereka.

Demikian penafsiran Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Adi Warman selaku pemohon judicial review terhadap keberadaan Wakil Menteri. Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers di Kantor MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (5/6/2012), sesaat setelah majelis hakim MK membacakan amar putusannya.

"Sejak dibacakannya putusan MK tadi, maka logikanya negara kita tidak punya wakil menteri lagi sampai keppres pengangkatannya diperbaiki Presiden SBY sesuai amar putusan MK," kata Adi Warman.

Bagian amar putusan MK yang menjadi pegangan Adi Warman adalah dihapuskannya penjelasan pasal 10 UU 39/2008 tentang Kementerian. Bahwa bagian yang menyatakan wakil menteri adalah pejabat karier tapi bukan anggota kabinet tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

"Saya harap Presiden SBY membuat keppres baru agar legalitas wakil menteri terpenuhi," sambung pria berkumis tebal ini.

Lebih lanjut dia menegaskan, perbaikan terhadap Keppres pengakatan wakil menteri tidak serta merta berarti mengganti pejabat wakil menteri saat ini dengan orang-orang baru. Tidak ada yang salah bila yang ada saat ini dipertahankan untuk tetap mengisi posisi wakil menteri bersangkutan.

"Mau orangnya yang itu-itu juga, tidak masalah. Itu terserah kepada presiden sebab memang hak prerogatif presiden," tegas Adi.

(lh/lh)

Baca selengkapnya »